Surabaya, Drugsnews - Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur akan mewacanakan pembentukan holding Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik beberapa Pemrov di Indonesia. Strategi ini diyakini akan menjawab sengitnya persaingan antar bank, khususnya dengan bank swasta yang ketat akhir-akhir ini.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Jatim siap akan hal itu. Saat ini, Pemrov tengah menyiapkan regulasi dengan melakukan perubahan terhadap Perda no 14 tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sinergi antar BPD dinilai Khofifah akan membuat kinerja perbankan milik daerah semakin produktif. "BUMD seharusnya punya kemampuan daya saing yang lebih tinggi. Kalau sendiri-sendiri, nggak nuntut," kata Khofifah ditemui di sela sidang Paripurna di DPRD Jatim, Selasa (28/5).
"Jadi, BUMD harus bersinergi. Bahkan, sinergitas itu bukan hanya kerjasama dengan sesama BUMD milik pemrov Jatim. Lebih jauh, BUMD Jatim juga bisa bersinergi dengan BUMD milik provinsi yang lain," kata Khofifah Gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Pembentukan holding ini, bisa diawali oleh Pemrov yang memiliki BUMD dengan unit usaha serumpun. "Misalnya, Jatim punya BPD, Jateng dan Jabar juga demikian. Kalau ini dibuat holding, ini akan kuat," kata Gubernur Khofifah.
Khofifah mencontohkan, beberapa unit usaha yang serumpun telah sukses membuat holding. "Itu akan menjadi 'New Arrival' bagi dunia perbankan di Indonesia. Saat ini kan sudah ada yang sukses dengan menjadi holding, misalnya pupuk dan semen yang telah menjadi holding," jelasnya.
Apabila hal itu bisa terealisasi, kinerja perbankan dinilai akan semakin meningkat. "Sektor IT, jasa, layanan, hingga modal. Pembangunan holding, akan membuat penguatan ekonomi, SDM juga," katanya.
Sebaliknya, tanpa adanya kekuatan holding yang besar, Khofifah menilai BPD akan sulit bersaing dengan bank-bank nasional yang memiliki kekuatan finansial lebih besar. "Kalau sendiri-sendiri, marketnya juga akan beririsan dengan BRI, BCA, bank himbara dan bank swasta lainnya,"paparnya.
Nantinya, apabila kerjasama lintas daerah ini bisa dilakukan, tiap pemrov tetap akan diberikan batasan tertentu. Misalnya, yang menyangkut soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kerjasama itu bisa dilakukan kecuali hal-hal yang terkait APBD, misalnya gaji ASN," terang Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial RI ini
Khofifah menambahkan, bahwa pihaknya telah menawarkan ide ini ke pemrov lain. Utamanya, dengan berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Sudah dikomunikasikan, kami juga sudah bicara dengan OJK untuk cocok-cocokan. Juga, mulai mensimulasikan BPD Jatim, Jabar, Jateng, DKI, Banten, pasti lebih kuat. Prinsipnya, kita mesti punya daya saing," pungkasnya. (pca)
Komentar
Posting Komentar